Indonesia, Samuderausi.com
Kabar mengenai guru honorer yang disebut akan diberhentikan pada tahun 2027 sempat menghebohkan dunia pendidikan. Informasi tersebut muncul setelah beredarnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN di sekolah negeri.
Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa masa penugasan guru non-ASN berlaku hingga 31 Desember 2026. Hal tersebut kemudian memunculkan anggapan bahwa guru honorer tidak lagi diperbolehkan mengajar mulai tahun 2027.
Namun, pemerintah membantah kabar tersebut. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang guru non-ASN mengajar pada tahun 2027.
“Tidak ada pernyataan yang menyatakan guru non-ASN dilarang mengajar di tahun 2027,” ujar Nunuk Suryani.
Menurutnya, surat edaran tersebut justru menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk tetap memperpanjang penugasan guru honorer selama proses penataan tenaga pendidik berlangsung. Pemerintah juga meminta para guru tetap menjalankan tugas seperti biasa sambil menunggu kebijakan baru yang sedang disusun.
“Saat ini pemerintah sedang merumuskan skema pemenuhan kebutuhan guru sesuai undang-undang yang berlaku,” katanya.
Saat ini terdapat sekitar 237 ribu guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri dan telah terdata di Dapodik sebelum 31 Desember 2024. Pemerintah memastikan keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Kemendikdasmen bersama Kementerian PAN-RB kini sedang menyiapkan mekanisme baru untuk memenuhi kebutuhan guru di masa mendatang. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pembukaan seleksi guru ASN dengan sistem yang disebut lebih adil dan berpihak kepada guru honorer.
“Guru-guru tetap bertugas sebagaimana mestinya sambil proses penataan terus dilakukan,” jelas Nunuk.
Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru meminta pemerintah segera membuka kembali rekrutmen CPNS guru. Menurut P2G, kebutuhan guru di berbagai daerah masih tinggi sehingga pemerintah perlu segera mencari solusi agar kekurangan tenaga pengajar tidak semakin besar.
“P2G mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk membuka kembali seleksi penerimaan CPNS guru,” ujar Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri.
Dengan adanya penjelasan tersebut, guru honorer diimbau untuk tidak panik terhadap isu pemberhentian massal. Pemerintah memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan kebijakan baru terkait penataan guru masih dalam tahap pembahasan.
Reporter: Aurel
Sumber: detikcom dan Kompas.com
