Isu mengenai gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut mencapai Rp3 juta per hari menuai beragam reaksi, termasuk dari kalangan akademisi. Dosen Universitas Simalungun (USI), Dr. Bismar Sibuea, S.Pd., M.Pd., menilai kebijakan terkait gaji DPR perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan beban tanggung jawab serta kondisi keuangan negara.
“Sejauh ini, produk undang-undang yang dibuat DPR seringkali mendapat respons kurang baik dari masyarakat. Bisa dikatakan, masyarakat merasa hasil kerja mereka tidak sebanding dengan gaji yang diterima,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (22/8).
Dr. Bismar menambahkan, nominal gaji tersebut dinilai memberatkan dan tidak sesuai dengan keadaan ekonomi nasional. “Menurut masyarakat, hal itu tidak adil dan tidak cocok dengan kondisi keuangan negara kita saat ini,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan kajian mendalam mengenai komponen gaji DPR. “Pertama, harus jelas berapa sebenarnya penghasilan DPR. Kedua, perlu dikaji secara rinci setiap item pengeluaran, termasuk tunjangan aspirasi,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mendorong adanya evaluasi perbandingan antara beban kerja DPR dengan lembaga atau instansi lain. “Sebaiknya ditinjau ulang, apakah tanggung jawab DPR benar-benar sebanding dengan gaji yang mereka terima dibandingkan instansi lain,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi refleksi penting di tengah sorotan publik mengenai transparansi anggaran serta rasa keadilan dalam kesejahteraan wakil rakyat.
Reporter: intan purba
