Pemantangsiantar, Samuderausi.com
Polemik terkait rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, berkembang menjadi sorotan publik. Persoalan yang awalnya hanya berkaitan dengan tidak dapat digunakannya rekening tersebut kemudian melebar menjadi perdebatan mengenai transparansi perbankan, kewenangan penundaan transaksi, perlindungan dana nasabah, hingga munculnya seruan boikot terhadap Bank Mandiri.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari BeritaSatu.com dan Banten.Akurat.co, rekening tersebut disebut menyimpan dana sekitar Rp80,9 juta yang berasal dari uang pribadi dan donasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kegiatan warga Pati di Jakarta.
Polemik bermula ketika rekening milik Supriyono tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Dalam tampilan rekening yang beredar, saldo yang dapat digunakan terlihat Rp0, sementara terdapat keterangan saldo terblokir sekitar Rp80,9 juta.
Dikutip dari BeritaSatu.com, kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai alasan rekening dibatasi serta pihak yang meminta tindakan tersebut dilakukan.
Rekening tersebut disebut berkaitan dengan dana pribadi dan donasi masyarakat yang digunakan untuk kebutuhan operasional serta logistik warga Pati.
Bank Mandiri kemudian memberikan klarifikasi mengenai persoalan tersebut. Menurut keterangan Bank Mandiri yang dikutip BeritaSatu.com, tindakan terhadap rekening dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum.
“Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.”
Bank Mandiri juga menyampaikan permohonan maaf kepada nasabah atas ketidaknyamanan yang terjadi. Bank tersebut menegaskan komitmennya terhadap tata kelola perusahaan, kepatuhan, serta prinsip kehati-hatian.
Polemik kemudian berkembang setelah kepolisian memberikan penjelasan berbeda mengenai istilah yang digunakan.
Jika Bank Mandiri menyebut tindakan tersebut sebagai pemblokiran, Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan penundaan transaksi.
Dikutip dari BeritaSatu.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan:
“Jadi, harus bisa dipisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi.”
Polisi menegaskan rekening tersebut tidak disita. Penundaan transaksi dilakukan untuk kepentingan penyelidikan.
Perbedaan istilah antara “pemblokiran” dan “penundaan transaksi” kemudian menjadi salah satu hal yang dipertanyakan publik.
Berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya yang diberitakan BeritaSatu.com, penundaan transaksi dilakukan selama lima hari kerja untuk kepentingan penyelidikan.
Polisi menyebut langkah tersebut berkaitan dengan pendalaman mengenai penghimpunan dana melalui rekening yang bersangkutan. Dalam prosesnya, kepolisian juga berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Sosial.
Kondisi tersebut membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada alasan rekening ditunda, tetapi juga pada dasar hukum serta fakta yang menjadi pertimbangan dilakukannya penundaan transaksi.
Dikutip dari BeritaSatu.com, Polda Metro Jaya juga menjelaskan bahwa rekening dapat kembali digunakan apabila hasil penyelidikan tidak menemukan adanya tindak pidana.
“Kalau dalam proses penyelidikan ini tidak ditemukan tindak pidana, maka otomatis akan dibuka oleh pihak otoritas bank.”
Penjelasan tersebut menjadi penting karena sejak awal muncul pertanyaan mengenai keberadaan dana sekitar Rp80,9 juta yang berada dalam rekening tersebut.
Dalam informasi yang tersedia, tidak terdapat keterangan bahwa dana tersebut hilang. Persoalannya adalah dana berada dalam kondisi tidak dapat digunakan selama penundaan transaksi berlangsung.
Polemik semakin berkembang karena Bank Mandiri menyatakan tindakan dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum. Namun, informasi yang muncul ke publik belum secara langsung menjelaskan secara rinci pihak yang mengajukan permintaan tersebut maupun perkara spesifik yang menjadi dasar penundaan.
Berdasarkan pemberitaan BeritaSatu.com dan Banten.Akurat.co, pertanyaan mengenai dasar dan prosedur penundaan kemudian muncul dalam pemberitaan serta percakapan di media sosial.
Meski demikian, secara jurnalistik ketidakjelasan informasi tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk pelanggaran. Persoalan utamanya adalah kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai dasar, prosedur, serta tujuan penundaan transaksi.
Nominal sekitar Rp80,9 juta menjadi salah satu perhatian utama karena dana tersebut disebut berasal dari uang pribadi dan donasi masyarakat.
Menurut informasi yang diberitakan BeritaSatu.com, dana tersebut dikaitkan dengan kebutuhan operasional serta logistik warga Pati yang mengikuti kegiatan penyampaian aspirasi di Jakarta.
Karena melibatkan dana yang disebut berasal dari masyarakat, persoalan tersebut kemudian berkembang dari sekadar masalah antara seorang nasabah dan pihak bank menjadi isu yang menyangkut kepercayaan publik.
Polemik tersebut kemudian meluas ke media sosial. Sejumlah warganet menyerukan agar nasabah menarik dana dari Bank Mandiri dan memindahkannya ke bank lain.
Bahkan, muncul ajakan untuk menghapus aplikasi Livin’ by Mandiri sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang diterapkan kepada rekening Supriyono.
Dilansir dari Banten.Akurat.co, kritik juga membanjiri media sosial Bank Mandiri. Sejumlah pengguna bahkan mengunggah foto kartu ATM yang telah dipatahkan sebagai bentuk protes.
Seruan boikot tidak hanya datang dari pengguna media sosial. Banten.Akurat.co melaporkan, adanya pengusaha yang menyatakan rencana memindahkan sistem penggajian atau payroll karyawannya dari Bank Mandiri ke bank lain.
Salah satu pengusaha bahkan menyatakan rencana pemindahan payroll bagi 120 karyawan.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa polemik mulai menyentuh aspek kepercayaan terhadap layanan perbankan. Meski demikian, belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi aksi penarikan dana secara massal oleh seluruh nasabah Bank Mandiri.
Polemik tersebut juga mendapat perhatian dari DPR RI.
Menurut laporan BeritaSatu.com, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menyatakan pihaknya akan meminta konfirmasi kepada Bank Mandiri mengenai alasan dan tujuan tindakan terhadap rekening Supriyono.
“Kita nanti konfirmasi ke perbankannya ya, kenapa sampai melakukan apa pemblokiran.”
Perhatian dari DPR tersebut menunjukkan bahwa persoalan rekening Supriyono telah berkembang menjadi isu yang tidak hanya diperbincangkan di media sosial, tetapi juga mendapat perhatian dari lembaga negara.
Salah satu pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengenai pihak yang meminta dilakukannya tindakan terhadap rekening tersebut.
Bank Mandiri menyatakan tindakan dilakukan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum. Namun, identitas pihak yang mengajukan permintaan tersebut kemudian menjadi bahan pertanyaan publik.
Berdasarkan pemberitaan BeritaSatu.com dan Banten.Akurat.co, muncul pula informasi yang menyeret nama pihak tertentu. Namun, pihak yang bersangkutan kemudian membantah pernah meminta atau menginstruksikan pemblokiran rekening tersebut.
Karena itu, identitas pihak yang meminta tindakan terhadap rekening harus tetap didasarkan pada keterangan resmi dan fakta yang dapat diverifikasi, bukan dugaan atau informasi yang beredar di media sosial.
Perkembangan terbaru terjadi pada 26 Agustus 2026. Polda Metro Jaya memastikan rekening Supriyono alias Botok yang sebelumnya mengalami penundaan transaksi telah dapat kembali digunakan.
Dikutip dari BeritaSatu.com, Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah polisi melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
“Penundaan transaksi tersebut sudah dapat dibuka kembali.”
Polisi menyebut keputusan tersebut diambil setelah memperoleh fakta hukum terkait donasi dan rekening yang bersangkutan.
Dengan dibukanya kembali rekening tersebut, Supriyono kini dapat kembali menggunakan dana yang sebelumnya berada dalam kondisi tertunda.
Dibukanya kembali rekening Supriyono memang mengakhiri persoalan mengenai akses transaksi untuk sementara.
Namun, masih terdapat sejumlah pertanyaan publik mengenai dasar awal penundaan transaksi, mekanisme permintaan tindakan tersebut, serta perbedaan istilah antara pemblokiran yang disampaikan Bank Mandiri dan penundaan transaksi yang dijelaskan kepolisian.
Berdasarkan pemberitaan BeritaSatu.com dan Banten.Akurat.co, pertanyaan tersebut penting bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses yang terjadi.
Kasus rekening Supriyono menunjukkan bagaimana persoalan perbankan dapat berkembang menjadi isu publik ketika berkaitan dengan dana masyarakat, aktivitas penyampaian aspirasi, aparat penegak hukum, lembaga perbankan, dan media sosial.
Berawal dari rekening yang tidak dapat digunakan, persoalan tersebut berkembang menjadi perdebatan mengenai istilah pemblokiran dan penundaan transaksi. Setelah itu muncul kritik, seruan menarik dana, ajakan pindah bank, hingga rencana pemindahan payroll perusahaan.
Kini rekening tersebut telah dapat digunakan kembali.
Namun, perhatian publik masih tertuju pada satu persoalan utama:
“Ketika rekening nasabah dibatasi, publik bukan hanya membutuhkan kepastian bahwa uangnya aman, tetapi juga membutuhkan penjelasan yang terang: mengapa rekening dibatasi, atas dasar apa, dan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut?”
Berdasarkan rangkaian pemberitaan BeritaSatu.com dan Banten.Akurat.co, polemik tersebut menjadi pengingat bahwa kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan tidak hanya dibangun melalui keamanan dana, tetapi juga melalui transparansi, kepastian prosedur, dan komunikasi yang jelas kepada masyarakat.
Reporter: Fryty
