Sumatera, Samuderausi.com
Pemerintah mulai menyelidiki keberadaan gelondongan kayu yang terbawa arus saat banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Temuan potongan kayu dalam jumlah besar itu dinilai bukan sekadar dampak cuaca ekstrem, tetapi diduga berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan dan kerusakan lingkungan di kawasan hulu.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pemerintah telah mengerahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk menelusuri asal-usul kayu tersebut. Satgas ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
“Temuan-temuan kayu yang dibawa arus diduga terkait adanya pelanggaran. Kami akan mendalami bersama tim,” kata Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa bencana di Sumatera bukan hanya karena cuaca ekstrem, tetapi juga diperparah oleh kerusakan lingkungan.
“Selain faktor cuaca ekstrem, ada kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri secara serius,” ujar Teddy, Rabu (3/12/2025).
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan adanya indikasi bahwa gelondongan kayu yang terseret banjir berasal dari pembukaan perkebunan sawit di wilayah utara Sumatera.
“Karena zero burning, kayu tidak dibakar tetapi dipinggirkan. Banjir besar mendorong kayu-kayu itu dan memperparah bencana,” kata Hanif (3/12/2025).
Kayu-kayu berukuran besar hingga kecil itu terbawa arus dengan kecepatan tinggi, menghantam rumah, jembatan, lahan pertanian, hingga menelan korban jiwa.
Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumut, dan Sumbar menyebabkan ratusan korban jiwa dan memutus akses ke berbagai wilayah.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, jalur nasional Sibolga–Padang Sidempuan serta Sibolga–Tarutung putus total akibat longsor di banyak titik. Beberapa jembatan, termasuk Jembatan Pandan dan ruas Sibolga–Manduamas, juga hancur diterjang arus.
Di Mandailing Natal, tujuh wilayah dilaporkan terisolasi. Beberapa desa hanya bisa dijangkau melalui udara atau menggunakan alat berat.
“Ada wilayah yang sampai hari ketiga belum bisa ditembus jalur darat. Logistik kami kirim lewat udara,” kata Suharyanto (29/11/2025).
Di Aceh, jalur Banda Aceh–Lhokseumawe dan perbatasan Aceh–Sumut di Aceh Tamiang juga terputus.
Banyak warga menceritakan detik-detik saat air membawa gelondongan kayu yang menghantam pemukiman. Sejumlah keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara sebagian lainnya masih mencari anggota keluarga yang hilang.
BMKG menjelaskan bahwa cuaca ekstrem di Sumatera dipicu oleh Siklon Tropis Koto di Laut Sulu dan Bibit Siklon 95B di Selat Malaka.
Kedua sistem ini menyebabkan peningkatan awan konvektif dan curah hujan ekstrem di Aceh hingga Sumut selama sepekan.
Dosen ITB, Heri Andreas, menilai bahwa cuaca ekstrem hanyalah pemicu, sementara akar masalahnya adalah hilangnya tutupan hutan.
“Ketika kawasan penahan air alami hilang, air hujan langsung menjadi limpasan cepat ke sungai dan memicu banjir,” katanya.
Organisasi lingkungan seperti Walhi dan Satya Bumi juga menyebut bahwa daerah aliran sungai (DAS) di Sumatera mengalami kerusakan serius akibat pembukaan lahan sawit, tambang, dan PLTA.
Di Aceh, Walhi mencatat 954 DAS, dan 20 di antaranya berstatus kritis. DAS Krueng Trumon, yang kehilangan 43% tutupan hutan dalam periode 2016–2022, menjadi salah satu kawasan paling rentan.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, bencana ini adalah akumulasi dari rusaknya ekosistem hulu yang digunakan sebagai wilayah tambang dan perkebunan.
“Sumatera diperlakukan sebagai zona pengorbanan. Sedikitnya 1.907 izin usaha pertambangan aktif, dengan luas setara empat kali Brunei,” kata Melky Nahar dari Jatam.
PLTA dalam jumlah besar juga disebut memodifikasi aliran sungai dan meningkatkan risiko banjir ketika curah hujan ekstrem.
Riezcy Cecilia Dewi dari Satya Bumi mengatakan perkebunan sawit di Sumatera telah mencapai titik jenuh ekologis.
Kapasitas maksimum ekologis sebesar 10,69 juta hektar, sementara luas eksisting 2022 mencapai 10,70 juta hektar.
“Tidak ada lagi ruang untuk ekspansi sawit baru,” ujarnya.
Reporter: Elvira Turnip
