Pematangsiantar,06/03/2026 SamuderaUSI
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan BOP (Board of Peace) memunculkan beragam tanggapan dari kalangan mahasiswa di lingkungan Universitas Simalungun (USI). Sejumlah mahasiswa menilai langkah tersebut memiliki sisi strategis dalam diplomasi internasional, namun di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi kebijakan dan dampaknya terhadap dinamika politik nasional.
Ketua BEM Program Studi Akuntansi USI, Rado Bintang Sidauruk, menilai keputusan tersebut diambil secara tergesa-gesa dan kurang melibatkan publik maupun lembaga legislatif. Menurutnya, kebijakan strategis yang berkaitan dengan posisi Indonesia di forum internasional seharusnya melalui kajian yang terbuka kepada masyarakat.
“Langkah pemerintah hari ini menurut saya terkesan ugal-ugalan, karena tidak ada pelibatan legislatif maupun masyarakat. Keputusan ini terlihat lebih didasarkan pada kekuasaan tanpa keterbukaan mengenai tujuan politik ke depannya,” ujarnya.
Rado juga menyoroti besarnya kontribusi dana yang disebut mencapai Rp17 triliun. Ia menilai anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak di dalam negeri, seperti pembangunan sekolah dan rumah sakit.
Pandangan kritis juga datang dari Fery Kurniawan, Ketua BEM FKIP USI. Ia menilai keputusan tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa, terutama terkait kejelasan mandat dan prioritas penggunaan anggaran negara.
“Keputusan ini cukup memprihatinkan karena mandatnya belum jelas. Dana yang digunakan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan,” katanya.
Selain itu, Fery menilai keputusan tersebut juga berpotensi menimbulkan pro dan kontra di kalangan elite politik maupun masyarakat luas. Ia berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait tujuan dan manfaat dari keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.
Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum USI, Yusuf Putrama Sembiring, memandang keputusan tersebut dari sudut pandang yang lebih moderat. Menurutnya, bergabungnya Indonesia dalam BOP bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat posisi diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
“Dalam dinamika politik nasional, langkah ini bisa memperkuat konsolidasi kekuasaan dan mengurangi ketegangan antar elite. Namun di sisi lain, kita juga perlu menjaga fungsi oposisi agar demokrasi tetap berjalan secara sehat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dampak nyata dari keputusan tersebut kemungkinan baru akan terasa dalam beberapa tahun ke depan, terutama dalam kebijakan ekonomi, pendidikan, maupun kerja sama internasional.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Nazla Nainggolan, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Menurutnya, dalam dunia politik kerja sama antar tokoh atau kelompok merupakan hal yang cukup umum terjadi dan menjadi bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“Dalam politik, kerja sama antar tokoh atau kelompok sering dilakukan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Dampaknya bagi politik nasional kemungkinan bisa membuat hubungan antar elite politik menjadi lebih stabil, meskipun di sisi lain masyarakat dan mahasiswa juga tetap akan mengamati apakah kerja sama tersebut benar-benar membawa perubahan yang positif.”
Nazla menilai keputusan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kepentingan politik hingga pertimbangan stabilitas pemerintahan. Ia juga melihat bahwa pihak yang berpotensi diuntungkan dari langkah tersebut adalah pemerintah atau koalisi yang menjadi lebih kuat secara politik, sementara kelompok oposisi mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga ruang kritik dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, dampak nyata dari keputusan tersebut tidak akan langsung dirasakan dalam waktu dekat. Efek dari kebijakan politik biasanya baru terlihat setelah program pemerintah mulai dijalankan atau kebijakan strategis mulai direalisasikan, terutama di sektor pendidikan, ekonomi, maupun kebijakan publik lainnya.
Nazla juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan tujuan dan manfaat kebijakan tersebut kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi serta program nyata yang dapat dirasakan oleh publik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Menurut saya pemerintah perlu menunjukkan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil. Penjelasan yang terbuka kepada publik, dengan program nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat,serta pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat agar kepercayaan publik tetap terjaga,” ujarnya.
Mahasiswa berharap keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tetap berpihak pada kepentingan kemanusiaan global, termasuk dukungan terhadap solusi damai bagi konflik di Timur Tengah, khususnya terkait kemerdekaan Palestina.
Meski memiliki pandangan yang beragam, para mahasiswa USI menilai bahwa keputusan politik besar seperti ini perlu dikawal secara kritis oleh masyarakat, terutama kalangan akademisi dan mahasiswa. Menurut mereka, stabilitas politik seharusnya tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta penguatan sektor pendidikan dan ekonomi nasional.
