Pematangsiantar, Samuderausi.com
Sejumlah mahasiswa Universitas Simalungun menggelar aksi march memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kota Pematangsiantar, Kamis (7/5/2026).
Massa aksi bergerak dari Kampus Universitas Simalungun menuju sejumlah titik di Kota Pematangsiantar, di antaranya Kantor BRI, Pajak Horas, Kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, hingga Balai Kota Pematangsiantar.
Saat tiba di depan Kantor BRI, James Gultom, mahasiswa Fakultas Hukum semester 2, menyampaikan orasi terkait kondisi buruh perempuan dan perlindungan tenaga kerja.
“Ditekan saat meminta cuti, upah dipotong tanpa rasa keadilan, dipecat tanpa rasa kemanusiaan. Apakah ini manusiawi? Apakah ini adil? Tidak! Ini adalah kejahatan terhadap buruh perempuan,” ujarnya.
Dalam orasinya, James juga menyoroti persoalan outsourcing, upah murah, serta kurangnya jaminan sosial bagi pekerja.
“Kita menolak outsourcing yang menindas, upah murah yang tidak manusiawi, pengabaian jaminan sosial, dan penindasan terhadap buruh perempuan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak pekerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
“Ketika buruh sakit harus dijamin, ketika buruh celaka harus dilindungi, ketika buruh tua harus sejahtera,” lanjutnya.
Aksi sempat memanas ketika seorang sopir angkot tidak setuju dengan jalannya demonstrasi. Namun situasi kembali kondusif setelah massa dan aparat keamanan melakukan pengamanan di lokasi.
Mahasiswa juga meneriakkan “Tutup MBG” serta menyanyikan lagu “Buruh Tani” di tengah aksi.
Massa kemudian bergerak menuju Kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar untuk melakukan dialog di aula lantai dua. Dalam dialog tersebut, Rado, mahasiswa Fakultas Ekonomi, menyampaikan kritik terhadap kondisi pendidikan di Indonesia.
“Kondisi pendidikan hari ini masih jauh dari cita-cita kemerdekaan. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat mencerdaskan kehidupan bangsa justru semakin terseret dalam kepentingan ekonomi dan pasar,” ujarnya.
Menurutnya, tingginya biaya pendidikan dan ketimpangan akses masih menjadi persoalan utama masyarakat kecil dalam memperoleh pendidikan layak.
Sementara itu, Yudha dari Fakultas Hukum turut menyampaikan penolakan terhadap komersialisasi pendidikan.
“Kami menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan dan mendesak pemerintah meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan,” katanya.
Setelah melakukan orasi di kantor Dinas Pendidikan, massa melanjutkan aksi menuju Balai Kota Pematangsiantar dengan pengawalan ketat aparat keamanan.
Reporter: Elvira, Dear & Aurel
