Pematangsiantar, Samuderausi.com
Aksi mahasiswa dalam rangka May Day dan Hardiknas di Balai Kota Pematangsiantar berlangsung memanas setelah massa meminta Wali Kota Pematangsiantar menemui langsung para demonstran, Kamis (7/5/2026).
Setibanya di Balai Kota Pematangsiantar, massa mendapati pengamanan aparat kepolisian diperketat di sekitar kantor wali kota. Massa kemudian menyampaikan peringatan akan menerobos masuk apabila wali kota tidak hadir menemui mereka.
“Gedung ini dibangun oleh pajak masyarakat, tugas wali kota mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujar Yudha Christafari dari Fakultas Hukum saat berorasi.
Massa sempat mencoba menerobos masuk ke area kantor wali kota, namun di jaga aparat keamanan yang berjaga. Situasi sempat memanas.
Mahasiswa juga meneriakkan “Turunkan Wesly sekarang juga” sebagai bentuk kekecewaan terhadap ketidakhadiran wali kota di tengah aksi.
Randa, mahasiswa Fakultas Ekonomi, menyatakan massa tidak ingin berdialog apabila wali kota tidak hadir secara langsung.
“Ketika wali kota tidak ada, kami tidak akan dialog sedikit pun. Wali kota nampak saat acara besar, tetapi ketika kami datang selalu diwakilkan,” katanya.
Massa akhirnya berhasil masuk melalui pintu belakang Balai Kota dan melanjutkan orasi di lantai dua gedung kantor wali kota.
Dalam orasinya, James Gultom kembali menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan outsourcing.
“Kita tidak datang untuk meminta, kita tidak datang untuk memohon. Hak tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Hak harus diperjuangkan,” ujarnya.
Selain orasi, mahasiswa juga membacakan dokumen kajian bertajuk “Problematika Ketenagakerjaan dan Pendidikan di Indonesia” yang memuat berbagai tuntutan, di antaranya:
Jaminan kesehatan buruh
Transparansi sistem kerja perusahaan
Upah layak
Penghapusan outsourcing
Hak cuti perempuan hamil
Transparansi bantuan pendidikan
Penolakan komersialisasi pendidikan
Evaluasi anggaran pendidikan dan program MBG
Mahasiswa Fakultas Hukum semester 6, Wahyu Panggabean, juga membacakan puisi berjudul “Tarik Kembali Anggaran Pendidikan yang Dikorbankan untuk Program MBG”.
Sementara itu, Sastia Purba, mahasiswa Fakultas Hukum semester 2, menyampaikan kritik terhadap kepemimpinan pemerintah daerah.
“Hari ini kita berdiri bukan untuk menyebarkan kebencian, tetapi untuk menyuarakan kekecewaan rakyat,” ujarnya.
Aksi kemudian menghasilkan sebuah pakta integritas yang ditandatangani atas nama Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn.
Dalam pakta integritas tersebut, Pemerintah Kota Pematangsiantar menyatakan menerima dan akan menindaklanjuti aspirasi massa aksi, menelaah seluruh tuntutan, serta memberikan hasil tindak lanjut secara tertulis maksimal tiga hari setelah dokumen diterima.
Penandatanganan tersebut diketahui oleh perwakilan massa aksi dan diwakili oleh Dani Lubis.
Sebelum membubarkan diri, massa membakar ban dan keranda di depan Balai Kota Pematangsiantar sebagai simbol kekecewaan terhadap sulitnya memperoleh hak pendidikan. Massa juga membacakan sumpah mahasiswa Indonesia yang dipimpin oleh Rado.
Reporter: Elvira & Michael
