Nusa Tenggara Barat, Samuderausi.com
Polemik film dokumenter “Pesta Babi” karya Dandhy Laksono bermula dari pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) di sejumlah kampus di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Kronologi pertama terjadi di lingkungan Undikma Mataram pada akhir April 2026. Kegiatan nobar dihentikan sebelum pemutaran berlangsung setelah muncul keberatan dari pihak kampus terkait izin kegiatan dan potensi gangguan ketertiban. Situasi serupa kembali terjadi pada 7 Mei 2026 di Universitas Mataram.
Saat itu, pihak kampus bersama petugas keamanan mendatangi lokasi pemutaran dan meminta kegiatan dihentikan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unram, Herman, menjelaskan bahwa pembubaran dilakukan karena kegiatan belum memiliki izin resmi dari kampus.
“Kami bukan melarang filmnya, tetapi kegiatan ini tidak memiliki izin resmi sehingga kami harus menjaga kondusivitas kampus,” ujar Herman, dikutip dari detikNews.
Sehari setelahnya, pembubaran juga dilaporkan terjadi di UIN Mataram dengan alasan serupa, yakni menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan akademik.
Rangkaian pembubaran tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu kritik dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai tindakan tersebut berpotensi membatasi ruang diskusi akademik dan kebebasan berekspresi mahasiswa.
Polemik ini akhirnya mendapat perhatian DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR akan meminta penjelasan terkait pembubaran nobar film tersebut melalui komisi terkait.
“Isi film itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR. Jika nyatanya memuat narasi yang sensitif dan tidak baik untuk masyarakat, maka hal itu juga harus diantisipasi,” ujar Puan usai rapat paripurna di Jakarta.
Di sisi lain, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa sebuah film hanya dapat dilarang melalui keputusan pengadilan yang sah. Menurutnya, pembubaran pemutaran film tanpa dasar hukum berpotensi melanggar kebebasan berekspresi masyarakat.
Hingga kini, polemik film “Pesta Babi” masih menjadi perhatian publik dan memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan institusi, kebebasan akademik, dan hak masyarakat dalam menyampaikan kritik melalui karya seni.
Sumber: detikNews, ANTARA News, IDN Times
Reporter: Yessy
