Jakarta, Samuderausi.com
Pemerintah mengambil langkah tidak konvensional dalam menghadapi krisis pangan nasional dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke sektor pertanian. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menyatakan TNI kini resmi diberi pembagian tugas struktural guna mendukung target swasembada pangan nasional.
“TNI kini resmi membagi tugas struktural guna mengejar target swasembada pangan,” ujar Sjafrie dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat.
Dalam pemaparannya, Sjafrie menjelaskan bahwa masing-masing matra TNI memiliki tanggung jawab berbeda dalam pengelolaan komoditas pangan. TNI Angkatan Darat (AD) bersama TNI Angkatan Udara (AU) ditugaskan mengelola komoditas utama seperti padi, jagung, dan palawija. Sementara itu, TNI Angkatan Laut (AL) mendapat mandat khusus untuk memproduksi kedelai guna mengurangi ketergantungan impor nasional.
Menurut Sjafrie, TNI AL telah berhasil mengembangkan bibit kedelai berkualitas tinggi melalui dua kali masa panen uji coba. Ia mengklaim kualitas kedelai tersebut telah melampaui standar pakan ternak dan akan diproduksi secara masif melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian.
Selain itu, pemerintah juga membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) di berbagai daerah sebagai bagian dari restrukturisasi peran militer. “Di batalyon itu ada kompi pertanian dan kompi peternakan,” kata Sjafrie.
Kebijakan pelibatan militer dalam sektor pangan langsung memicu beragam respons dari masyarakat. Sebagian pihak menilai langkah tersebut sebagai bentuk intervensi strategis demi menjaga stabilitas pangan nasional dengan memanfaatkan disiplin dan sumber daya militer.
Namun, sejumlah pengamat juga mempertanyakan urgensi keterlibatan TNI di sektor sipil. Mereka menilai pengerahan militer berpotensi mengaburkan fungsi utama pertahanan negara apabila tidak disertai solusi mendasar terhadap persoalan pertanian nasional.
Kondisi ini sekaligus menunjukkan ironi Indonesia sebagai negara agraris yang masih bergantung pada impor sejumlah komoditas strategis seperti beras, kedelai, gula, dan bawang putih. Ketergantungan tersebut membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga pangan global.
Persoalan utama sektor pertanian dinilai bukan hanya soal produktivitas, tetapi juga lemahnya perlindungan terhadap petani. Alih fungsi lahan produktif, kelangkaan pupuk subsidi, ketimpangan harga hasil panen, hingga tingginya biaya produksi masih menjadi persoalan yang terus dihadapi petani di berbagai daerah.
Di sisi lain, minimnya jaminan kesejahteraan membuat profesi petani semakin kurang diminati generasi muda. Sektor pertanian perlahan dianggap sebagai pilihan terakhir, bukan lagi profesi yang menjanjikan secara ekonomi.
Masuknya TNI ke sektor agraria dinilai menjadi penanda bahwa tata kelola pangan nasional sedang berada dalam kondisi yang serius. Publik kini menunggu apakah kehadiran Batalyon TP mampu menjadi solusi nyata bagi persoalan pertanian Indonesia atau justru hanya menjadi simbol pendekatan militer dalam menyelesaikan masalah sipil.
Sumber: LENTERA.co , kompasiana
Reporter : Valen
