Jakarta, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru sebesar Rp781,87 triliun pada tahun anggaran 2026. Rencana tersebut tercantum dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026 yang disampaikan pemerintah.
“Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781,868 triliun yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman,” tulis pemerintah dalam dokumen resmi, Selasa (19/8/2025).
Pemerintah menyebut sebagian besar pembiayaan utang masih berasal dari Surat Berharga Negara (SBN), baik Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk). Total penerbitan SBN pada 2026 ditargetkan mencapai Rp749,19 triliun, meningkat dibandingkan outlook 2025.
Sementara itu, pembiayaan dari pinjaman (neto) dipatok Rp32,67 triliun, turun 74,9% dibandingkan outlook 2025. Rinciannya:
Pinjaman dalam negeri neto: –Rp6,53 triliun, akibat pembayaran pokok lebih besar dari penarikan baru.
Pinjaman luar negeri neto: Rp39,21 triliun, terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan/proyek.
Rencana penarikan utang 2026 ini menjadi yang tertinggi setelah 2021 saat pandemi COVID-19, ketika pemerintah menarik utang hingga Rp870,5 triliun. Sebagai perbandingan, outlook pembiayaan utang 2025 diperkirakan sebesar Rp715,5 triliun.
Pemerintah menegaskan utang dikelola secara prudent (hati-hati), akuntabel, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan efisiensi biaya dan risiko. Selain itu, strategi pembiayaan dilakukan melalui pendalaman pasar keuangan, penerbitan SBN ritel, hingga instrumen hijau (green bonds/sukuk) untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah juga mencatat defisit anggaran sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap PDB, seiring belanja negara yang lebih besar dari pendapatan.
Reporter: Dear sinaga
