Sumatera, Samuderausi.com
Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Mulyadi, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.
“Desakan ini disampaikan melihat tingginya tingkat kerusakan serta jumlah korban terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Padang, Sabtu, dikutip dari Antaranews.com.
Menurut Mulyadi, penetapan status bencana nasional akan mempermudah koordinasi dalam masa tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi wilayah terdampak. Ia menegaskan bahwa skala kerusakan di tiga provinsi tersebut telah melumpuhkan kehidupan warga, merusak infrastruktur vital, serta memutus akses transportasi darat, laut, dan udara.
Desakan serupa juga datang dari Anggota DPR RI Rahmat Saleh. Ia menilai status bencana nasional sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan, memperlancar distribusi bantuan, dan mendukung operasi evakuasi.
“Yang penting sekarang adalah memastikan bantuan sampai ke warga dengan cepat. Pemerintah daerah telah bekerja keras, tetapi kapasitasnya terbatas,” kata Saleh dalam keterangan tertulis, Minggu. Ia menambahkan bahwa penetapan status nasional akan membantu menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara cepat dan merata.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah masih memantau kondisi di lapangan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
“Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” ujar Presiden dalam wawancara seusai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta, dikutip dari Antaranews.com.
Terkait kemungkinan penetapan status nasional, Presiden menegaskan, “Nanti kita monitor terus.”
Dalam pidatonya di PTBI, Presiden Prabowo juga menyampaikan doa dan solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana. Ia mengingatkan bahwa perubahan iklim, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan merupakan tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini.
Dari daerah, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turut meminta pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional. Ia menyebutkan bahwa lebih dari 30.000 bangunan rusak, termasuk rumah warga, sekolah, rumah sakit, dan berbagai infrastruktur vital. Sekitar 13.000 hektare sawah juga terdampak, dengan total kerugian sementara mencapai Rp1,2 triliun, dikutip dari VOI.id.
“Melihat skala kerusakan dan jumlah korban, kami menilai penanganan bencana ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa proses pemulihan memerlukan perencanaan jangka panjang agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman.
Dari Tapanuli Selatan, Reuters menggambarkan kondisi lapangan yang parah akibat kerusakan lingkungan. Seorang warga, Reliwati Siregar, menuding praktik penggundulan hutan sebagai salah satu penyebab utama bencana.
“Tangan-tangan nakal menebang pohon… mereka tidak peduli dengan hutan, dan sekarang kami yang menanggung akibatnya,” kata Reliwati di lokasi pengungsian.
“Hujan memang menyebabkan banjir, tapi mustahil bisa menyapu kayu sebanyak ini. Tetesan air hujan itu tidak menyebabkan kayu tumbang,” ujarnya tegas.
Reporter: Elvira Turnip
