Pematangsiantar, Samuderausi.com
Kebijakan pemerintah terkait besaran gaji dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai lebih tinggi dibandingkan beberapa tenaga honorer menuai berbagai tanggapan dari masyarakat, dan mahasiswa. Sebagian menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial jika tidak disertai penjelasan yang transparan.
Salah satu narasumber, Najmi Ali, warga Rambung Merah yang bekerja sebagai Crew Zone 2000, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut merasa kurang adil bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Banyak guru honorer atau nakes yang sudah mengabdi bertahun-tahun tapi gajinya masih di bawah standar. Tiba-tiba ada program baru yang gajinya langsung melesat tinggi. Wajar kalau orang merasa ada ketidakadilan di sini.”
Menurutnya, pemerintah kemungkinan memiliki pertimbangan karena program MBG merupakan program prioritas. Namun, ia menilai alasan tersebut belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Tapi masalahnya, alasannya nggak pernah dijelaskan gamblang. Rakyat cuma tahu si A gajinya sekian, si B cuma sekian. Kalau nggak ada penjelasan kenapa angkanya segitu, ya wajar kalau publik bingung.”
Najmi juga menilai bahwa meskipun pekerjaan dalam program MBG memiliki risiko, seperti pengelolaan logistik makanan dalam jumlah besar, tingkat beban kerja antar sektor tetap perlu dibandingkan secara objektif.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan tenaga kerja, terutama karena bersumber dari uang negara.
Sebagai saran, Najmi berharap pemerintah dapat membuat standar penggajian yang jelas, terbuka kepada publik, serta memberikan kesempatan bagi tenaga honorer lama untuk terlibat dalam program-program baru.
Najmi juga menyarankan pemerintah untuk menetapkan standar penggajian yang jelas dan terbuka, serta mempertimbangkan tenaga honorer lama agar mendapat kesempatan yang sama dalam program-program baru.
“Pemerintah perlu punya standar tingkat kesulitan pekerjaan dan besaran gaji yang sama, serta melakukan evaluasi secara berkala agar tidak terjadi ketimpangan,” tambahnya.
Sementara itu, narasumber lainnya, Mhd. Faiz Alfikri Nasution, seorang mahasiswa UNIMED, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara proporsional dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, program MBG memang memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas gizi anak. Namun, ia menyoroti pentingnya keseimbangan dengan sektor pendidikan.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Guru honorer berperan langsung membentuk karakter, kompetensi, dan masa depan generasi muda. Jika kesejahteraan mereka masih tertinggal, sementara program baru mendapat alokasi lebih besar, maka ini berpotensi mencerminkan ketidakseimbangan prioritas.”
Faiz menilai penentuan standar gaji seharusnya didasarkan pada indikator yang objektif, seperti tingkat pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan, risiko kerja, beban dan kompleksitas tugas, masa pengabdian, serta dampak jangka panjang terhadap pembangunan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan jika ditemukan ketimpangan, melalui audit kebijakan berbasis keadilan anggaran, evaluasi lintas sektor, pelibatan lembaga independen dan akademisi untuk menilai dampak kebijakan, serta forum dialog dengan perwakilan tenaga honorer agar aspirasi tersampaikan.
Terkait komunikasi publik, Faiz menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar perhitungan gaji MBG, sumber anggaran, serta target program agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Komunikasi tidak boleh defensif, tetapi berbasis data dan argumentasi kebijakan.”
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Nazwa Arifah, mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen semester 4, menilai kebijakan tersebut
memiliki dua sisi yang perlu dipertimbangkan secara seimbang.
“Di satu sisi, MBG bisa membantu mengatasi kekurangan tenaga di bidang tertentu, sehingga wajar kalau gaji mereka lebih tinggi. Tapi di sisi lain, kalau selisihnya terlalu besar, bisa dianggap tidak adil bagi honorer di sektor lain.Karena honorer juga berjasa di bidang jasa seperti karyawan kantor dan guru yg susah berjasa memberi ilmu.” ujarnya.
Menurut Nazwa, alokasi anggaran pemerintah pada dasarnya telah melalui perhitungan agar tidak mengurangi kebutuhan sektor publik lainnya. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan distribusi anggaran berjalan proporsional.
Nazwa juga menekankan bahwa perbandingan standar gaji antar program sebaiknya didasarkan pada beban kerja, kualifikasi, tingkat risiko, dan kebutuhan hidup di masing-masing daerah agar tercipta keadilan.
Jika ditemukan ketimpangan, Nazwa menyarankan pemerintah harus rutin mengevaluasi gaji secara berkala, dengan melibatkan ahli serta membuka ruang bagi tenaga kerja untuk memberikan masukan.
Terkait komunikasi publik, Nazwa menilai pemerintah perlu menyampaikan informasi secara jelas mengenai alasan kebijakan, manfaat program, serta langkah evaluasi yang dilakukan.
“Komunikasi ke masyarakat harus jelas, menjelaskan alasan, manfaat, dan langkah yang diambil, supaya tidak salah paham.”
Reporter : Welpin,Fryty
