Pematangsiantar, Samuderausi.com
Polemik penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali menjadi sorotan publik setelah muncul pernyataan yang dinilai meragukan komitmen kebangsaan. Sejumlah akademisi Universitas Simalungun (USI) menilai pernyataan tersebut tidak hanya memicu kontroversi, tetapi juga berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan negara.
Dekan Fakultas Ekonomi USI, Dr. Liharman Saragih, S.E., M.Si, menegaskan bahwa setiap penerima LPDP telah memahami konsekuensi dan tanggung jawab yang melekat pada beasiswa tersebut.
“Kalau seseorang menerima LPDP, berarti dia sudah memahami konsekuensi dan tanggung jawabnya kepada negara. Beasiswa itu bukan bantuan biasa, tetapi ada kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya saat di temui kru Samudera (26/02).
Menurutnya, dana LPDP berasal dari pajak masyarakat yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, komitmen untuk kembali berkontribusi kepada negara menjadi bagian penting dari perjanjian moral dan administratif penerima beasiswa.
Ia mengakui bahwa fenomena keinginan menetap di luar negeri sering dikaitkan dengan isu brain drain. Faktor fasilitas riset, peluang karier, dan kesejahteraan dinilai bisa menjadi pertimbangan rasional bagi sebagian alumni.
“Bisa saja seseorang merasa fasilitas penelitian di luar negeri lebih baik. Ketika kembali ke Indonesia, mungkin belum tersedia fasilitas yang sama. Itu bisa menjadi pertimbangan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa tujuan utama program LPDP adalah agar ilmu yang diperoleh dapat dikembangkan di Indonesia. Pemerintah, katanya, memberikan beasiswa sebagai bentuk investasi jangka panjang bagi pembangunan nasional.
Senada dengan itu, Akademisi Hukum sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum USI, Dr. Desy K.C. Sitepu, S.H., M.H., menilai pernyataan yang terkesan tidak bangga terhadap kewarganegaraan Indonesia sangat disayangkan, terutama bagi penerima beasiswa negara.
“LPDP itu berasal dari pajak rakyat. Negara membiayai uang kuliah, biaya hidup, buku, bahkan riset. Dana yang dikeluarkan sangat besar untuk satu orang penerima,” ungkapnya kepada kru Samudera (26/02).
Ia menjelaskan bahwa dalam ketentuan LPDP terdapat skema pengabdian yang mewajibkan penerima kembali dan berkontribusi di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.“Kalau masa studi tiga tahun, misalnya, maka ada kewajiban pengabdian sesuai aturan yang berlaku. Itu bagian dari perjanjian,” tegasnya.
“Kalau masa studi tiga tahun, misalnya, maka ada kewajiban pengabdian sesuai aturan yang berlaku. Itu bagian dari perjanjian,” tegasnya.
Desy menilai polemik ini menjadi pengingat pentingnya pembinaan karakter dan nasionalisme bagi generasi muda. Menurutnya, kebanggaan terhadap identitas kebangsaan seharusnya tumbuh seiring dengan kesempatan pendidikan yang difasilitasi negara.
Sementara itu, Akademisi Pascasarjana USI, Dr. Bongguk Haloho, M.Pd., melihat polemik ini sebagai momentum evaluasi pengelolaan LPDP agar semakin selektif dan efektif ke depan.
Ia menilai aturan sebenarnya telah ada, namun perlu penerapan yang lebih tegas agar komitmen penerima benar-benar dijalankan.
“Pemerintah juga perlu memastikan alumni merasa diberdayakan ketika kembali ke Indonesia. Jangan sampai mereka merasa tidak memiliki ruang untuk mengembangkan ilmunya,” katanya saat di wawancarai kru Samudera (26/02).
Ketiga akademisi tersebut sepakat bahwa polemik yang mencuat saat ini seharusnya tidak meruntuhkan kepercayaan publik terhadap LPDP, melainkan menjadi refleksi bersama untuk memperkuat pengelolaan beasiswa negara demi kepentingan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Reporter: Yessi & Aurel
